Safari Politik Jokowi ke NTT Dinilai Perkuat Basis PSI, Pengamat Sebut PDIP Masih Jadi Tembok Terberat

- Penulis

Minggu, 2 Agustus 2026 - 12:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

JAKARTA – Safari politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat basis dukungan bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjelang Pemilu 2029. Namun, langkah tersebut diperkirakan tidak akan mudah karena NTT masih menjadi salah satu basis kuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai intensitas kunjungan Jokowi ke berbagai daerah menunjukkan adanya strategi politik jangka panjang untuk meningkatkan elektabilitas PSI.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Jamiluddin, safari politik itu juga dinilai sebagai upaya menjaga pengaruh politik Jokowi sekaligus memperkuat posisi PSI dalam menghadapi kontestasi politik 2029. Ia menyebut rekam jejak pembangunan infrastruktur selama dua periode pemerintahan Jokowi diharapkan dapat menjadi modal politik untuk menarik simpati masyarakat.

Meski demikian, Jamiluddin menegaskan bahwa dominasi PDIP di NTT menjadi tantangan besar bagi PSI. Menurutnya, jaringan kader dan basis massa PDIP yang telah lama mengakar akan menjadi penghalang bagi ekspansi politik PSI di wilayah tersebut.

“Kalaupun ada peningkatan suara PSI di NTT, kemungkinan tidak akan terlalu signifikan karena PDIP tentu akan mempertahankan basis dukungannya,” ujarnya, Minggu (2/8/2026).

Peta Politik NTT

NTT dikenal sebagai salah satu wilayah dengan dukungan kuat terhadap Jokowi pada dua pemilihan presiden sebelumnya. Pada Pilpres 2014, Jokowi memperoleh sekitar 65,92 persen suara di provinsi tersebut. Angka itu meningkat menjadi sekitar 88,57 persen pada Pilpres 2019.

Di sisi lain, PSI menunjukkan tren peningkatan pada Pemilu 2024 dengan menambah perolehan kursi di DPRD Provinsi NTT dari satu kursi menjadi enam kursi. Namun, partai tersebut belum berhasil memperoleh kursi DPR RI dari daerah pemilihan NTT.

Sementara itu, pada Pilpres 2024, pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka meraih kemenangan di NTT. Meski demikian, pada Pemilu Legislatif 2024, PDIP tetap menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak di tingkat provinsi.

Perbedaan hasil antara Pilpres dan Pileg tersebut menunjukkan bahwa preferensi pemilih terhadap calon presiden tidak selalu sejalan dengan pilihan terhadap partai politik, sehingga persaingan menuju Pemilu 2029 diperkirakan akan semakin dinamis.

Sumber: TribunKaltim, diolah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel elangcybernusantaratv.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

APBN Terkuras  Gelontorkan Rp101,1 Triliun untuk Program MBG
KWP Resmi Laporkan Deddy Sitorus ke MKD DPR, Persoalkan Ucapan ‘Kayak Sirkus’
BGN Tegas : Dapur MBG Yang Gunakan Barang Subsidi Akan Ditutup ,Masyarakat Diminta Mengawasi
Tak Ada Ampun! Vonis Hukuman Mati Pejabat Korup Meski Kooperatif Bantu Penyelidikan
Rugun Saragih Jadi Sorotan Usai Penggeledahan Rumah Sentul Milik Eks Jampidsus Febrie Ardiansyah
Penggerebekan Besar-Besaran Scam Center di Kamboja, Sekitar 1.100 WNI Ditahan di Fasilitas Imigrasi
Mahfud MD Apresiasi Polri dan Kejagung, Dorong Keduanya Terus Berlomba Membongkar Korupsi
Ray Rangkuti Peringatkan Kudeta Merambat dan Menguatnya Militerisme di Indonesia
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 4 Agustus 2026 - 00:11 WIB

APBN Terkuras  Gelontorkan Rp101,1 Triliun untuk Program MBG

Minggu, 2 Agustus 2026 - 12:42 WIB

Safari Politik Jokowi ke NTT Dinilai Perkuat Basis PSI, Pengamat Sebut PDIP Masih Jadi Tembok Terberat

Jumat, 31 Juli 2026 - 23:35 WIB

KWP Resmi Laporkan Deddy Sitorus ke MKD DPR, Persoalkan Ucapan ‘Kayak Sirkus’

Senin, 27 Juli 2026 - 15:36 WIB

BGN Tegas : Dapur MBG Yang Gunakan Barang Subsidi Akan Ditutup ,Masyarakat Diminta Mengawasi

Kamis, 16 Juli 2026 - 00:08 WIB

Tak Ada Ampun! Vonis Hukuman Mati Pejabat Korup Meski Kooperatif Bantu Penyelidikan

Berita Terbaru