Kemenhan Rekrut 30 Ribu Sarjana untuk Kelola 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih

- Penulis

Senin, 16 Maret 2026 - 12:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Jakarta

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan) berencana merekrut sekitar 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) guna mendukung pengelolaan program Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Program ambisius ini ditujukan untuk mengelola sekitar 80 ribu koperasi desa yang ditargetkan mulai beroperasi secara bertahap pada Agustus 2026. Kehadiran para sarjana tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola, profesionalisme, serta keberlanjutan koperasi desa sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.

Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, menyampaikan bahwa proses perekrutan dan pelatihan akan melibatkan sejumlah lembaga negara. Di antaranya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang turut berperan dalam membentuk kapasitas dan kedisiplinan para calon pengelola.

“Sekitar 30 ribu tenaga pengawak akan direkrut dan dilatih melalui kolaborasi lintas lembaga untuk memastikan kesiapan mereka dalam menjalankan program ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Informasi dan Humas Sekretariat Kemenhan, Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa program SPPI terbuka bagi masyarakat umum. Lulusan sarjana hingga magister dari berbagai disiplin ilmu dipersilakan untuk mendaftar.

Menurutnya, para peserta akan melalui tahapan seleksi ketat serta pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemenhan. Kandidat yang lolos nantinya akan ditempatkan sebagai manajer di Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di berbagai daerah.

“Para peserta yang lulus akan menjadi penggerak utama dalam pengelolaan koperasi desa, dengan peran strategis sebagai pemimpin di tingkat lokal,” jelas Rico.

Ia menambahkan, proses pendaftaran direncanakan mulai dibuka pada Juni 2026. Saat ini, program tersebut masih dalam tahap koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus pematangan teknis pelaksanaan di lapangan.

Program ini diharapkan menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa serta menciptakan peluang kerja bagi tenaga terdidik di seluruh Indonesia.

Sumber: KemenHan,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel elangcybernusantaratv.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Eropa Dilanda Gelombang Panas Ekstrem, Dampak Perubahan Iklim Kian Nyata
Beli TBS di Bawah Harga Yang Ditetapkan,Izin PKS Akan Dicabut
Sederet Dampak Buruk Dollar AS Tembus Rp 18 000 Ancaman Perekonomian Indonesia
Hotman Paris Bantah Iri pada Natalius Pigai: “Saya Tak Tertarik Jadi Menteri, Pendapatan Saya Jauh Lebih Besar”
BGN Perketat Pengawasan ,Dapur Tak Penuhi Target Terancam Disanksi Mulai 2 Juni 2026
Blackout Sumatera Jadi Sorotan, Jaga Marwah Desak Evaluasi Total Kinerja Dirut PLN
Aturan Baru Registrasi Medsos Pakai Nomor HP Dinilai Efektif Tekan Hoaks dan Akun Anonim
Presiden Prabowo Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di Sidang Paripurna DPR RI
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 1 Juni 2026 - 00:19 WIB

Eropa Dilanda Gelombang Panas Ekstrem, Dampak Perubahan Iklim Kian Nyata

Sabtu, 30 Mei 2026 - 01:13 WIB

Beli TBS di Bawah Harga Yang Ditetapkan,Izin PKS Akan Dicabut

Rabu, 27 Mei 2026 - 13:45 WIB

Hotman Paris Bantah Iri pada Natalius Pigai: “Saya Tak Tertarik Jadi Menteri, Pendapatan Saya Jauh Lebih Besar”

Selasa, 26 Mei 2026 - 08:32 WIB

BGN Perketat Pengawasan ,Dapur Tak Penuhi Target Terancam Disanksi Mulai 2 Juni 2026

Senin, 25 Mei 2026 - 12:18 WIB

Blackout Sumatera Jadi Sorotan, Jaga Marwah Desak Evaluasi Total Kinerja Dirut PLN

Berita Terbaru