JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) akan segera diumumkan dalam waktu dekat.
Kebijakan ini direncanakan berlaku satu hari dalam sepekan, tepatnya setiap hari Jumat, sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional di tengah tekanan global terhadap harga minyak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pengumuman akan dilakukan sebelum akhir bulan Maret, kemungkinan dalam waktu dekat,” ujar Airlangga, Jumat (27/3/2026).
Berlaku untuk ASN, Swasta Hanya Imbauan
Skema WFH ini akan diterapkan bagi seluruh ASN, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sementara itu, sektor swasta tidak diwajibkan mengikuti kebijakan tersebut.
Pemerintah hanya memberikan imbauan kepada perusahaan swasta untuk menyesuaikan kebijakan kerja masing-masing.
Respons Kenaikan Harga Energi Global
Langkah ini diambil sebagai respons atas kenaikan harga minyak dunia yang dipicu ketegangan geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan.
Meski demikian, target penghematan hingga 20 persen masih dalam tahap kajian dan belum ditetapkan secara final.
Dorong Efisiensi Tanpa Hambat Ekonomi
Di sisi lain, pemerintah optimistis kebijakan WFH tidak akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Justru, aktivitas ekonomi dinilai tetap dapat berjalan bahkan berpotensi meningkat.
Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pejabat Kementerian Keuangan, yang menyebut kebijakan ini telah diputuskan dan tinggal menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.
Dengan penerapan WFH secara terbatas ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara efisiensi energi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
(sc: berbagai sumber)
