JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memberikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) atas langkah tegas mereka dalam mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi.
Melalui unggahan di akun media sosial X pada Jumat (10/7/2026), Mahfud menilai langkah kedua institusi tersebut menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia secara khusus mengapresiasi Polri yang berhasil mengungkap dugaan penyembunyian aset yang diduga berasal dari hasil korupsi di sejumlah lokasi, termasuk sebuah kafe di kawasan Jakarta Selatan.
“Selamat kepada Polri yang telah menjebol tembok penyembunyian harta-harta yang diduga hasil korupsi di sebuah kafe dan beberapa titik lainnya,” tulis Mahfud.
Apresiasi serupa juga disampaikan kepada Kejaksaan Agung yang terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Selamat kepada Kejagung yang terus memburu koruptor di BGN dan MBG.”
Mahfud menegaskan bahwa semakin banyak kasus korupsi yang berhasil diungkap, semakin besar pula peluang untuk memperkuat penegakan hukum serta memberikan efek jera kepada para pelaku.
“Silakan berlomba untuk saling bongkar korupsi. Itu bagus untuk pemberantasan korupsi,” tegasnya.
Polri Geledah 13 Lokasi
Sementara itu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya terus melakukan penyidikan terhadap sejumlah perkara dugaan korupsi.
Sejak 8 hingga 10 Juli 2026, tim penyidik telah menggeledah sedikitnya 13 lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Bogor.
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan sejumlah perkara, antara lain dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN yang diduga berkontribusi terhadap peristiwa pemadaman listrik (blackout), perkara Asabri–Jiwasraya, serta dugaan penyimpangan penyelesaian utang PT CBS kepada PT Krakatau National Resources (KNI), anak usaha PT Krakatau Steel, periode 2020–2025.
Lokasi yang digeledah meliputi Kafe de’Clan Signature, Point Money Changer, kantor PT CBS dan PT KNI, sejumlah rumah pribadi, apartemen, ruko di kawasan Cipete, hingga sebuah rumah di Sentul, Kabupaten Bogor. Dari salah satu lokasi di Sentul, penyidik dilaporkan menemukan uang tunai dan emas yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.
Kejagung Usut Dugaan Korupsi Program MBG
Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga terus mendalami dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional.
Hingga saat ini, penyidik telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, yang berasal dari unsur mantan pejabat BGN, anggota Polri aktif, hingga pihak swasta.
Salah satu tersangka adalah Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan yang menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN. Ia diduga berperan dalam pengaturan proses pengadaan ompreng (wadah makanan) serta penetapan harga yang harus dibeli oleh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain Brigjen LMI, tersangka lain yang telah diumumkan penyidik yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri, Glory Harimas Sihombing, dan Andri Mulyono.
Meski demikian, proses penyidikan masih terus berlangsung. Aparat penegak hukum menegaskan bahwa pengembangan perkara tetap dilakukan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat serta menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Pernyataan Mahfud MD dinilai menjadi dukungan moral agar Polri dan Kejaksaan Agung terus memperkuat sinergi sekaligus menjaga profesionalisme dalam mengusut setiap perkara korupsi tanpa pandang bulu. Menurutnya, kompetisi positif antarlembaga penegak hukum dalam membongkar praktik korupsi akan menjadi keuntungan besar bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
(Editor Tim Red/sc/tribun )
