Hotman Paris Bantah Iri pada Natalius Pigai: “Saya Tak Tertarik Jadi Menteri, Pendapatan Saya Jauh Lebih Besar”

- Penulis

Rabu, 27 Mei 2026 - 13:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Jakarta — Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menanggapi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang menyebut dirinya iri karena tidak terpilih menjadi menteri dalam kabinet pemerintah.

Melalui unggahan video di media sosial pada Rabu (27/5/2026), Hotman menegaskan dirinya tidak memiliki keinginan menjadi pejabat birokrasi maupun menteri.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya tidak iri kamu jadi menteri. Tanya bosmu, pernah enggak Hotman tertarik jadi birokrat?” ujar Hotman.

Menurut Hotman, kariernya sebagai advokat bisnis, litigasi, dan korporasi telah memberinya pencapaian profesional serta penghasilan yang memadai, sehingga tidak membutuhkan posisi di pemerintahan.

Selain membantah tudingan tersebut, Hotman juga melontarkan kritik terhadap kinerja Natalius Pigai sebagai Menteri HAM. Ia mempertanyakan langkah konkret kementerian dalam merespons berbagai dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

Hotman menilai perhatian terhadap isu HAM harus lebih nyata di lapangan, bukan hanya sebatas pembahasan anggaran atau pernyataan publik.

Dalam pernyataannya, ia juga menyinggung kiprahnya membantu masyarakat melalui pendanaan pribadi pada sejumlah kasus hukum. Salah satunya disebut terkait pendampingan hukum di wilayah Mataram.

“Saya punya banyak uang, gajimu enggak sebanding dengan pendapatanku,” kata Hotman, sambil menegaskan dirinya aktif membantu penanganan berbagai kasus yang menurutnya berkaitan dengan keadilan dan hak masyarakat.

Di akhir pernyataan, Hotman meminta Natalius Pigai lebih fokus menjalankan tugas sebagai Menteri HAM.

“Bekerjalah sesuai tugasmu atau mundur,” ujar Hotman.

Pernyataan saling sindir antara dua tokoh publik tersebut kini ramai menjadi perhatian warganet dan memicu perdebatan mengenai kinerja pejabat publik, isu HAM, serta peran figur publik dalam mengkritik pemerintah.

Catatan: Pernyataan di atas merupakan klaim dan opini dari pihak terkait. Penilaian terhadap kinerja kementerian maupun pejabat publik memerlukan data, tanggapan resmi, dan konteks yang lebih luas.

(Red/sc warta ekonomi.co.id )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel elangcybernusantaratv.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

APBN Terkuras  Gelontorkan Rp101,1 Triliun untuk Program MBG
Safari Politik Jokowi ke NTT Dinilai Perkuat Basis PSI, Pengamat Sebut PDIP Masih Jadi Tembok Terberat
KWP Resmi Laporkan Deddy Sitorus ke MKD DPR, Persoalkan Ucapan ‘Kayak Sirkus’
BGN Tegas : Dapur MBG Yang Gunakan Barang Subsidi Akan Ditutup ,Masyarakat Diminta Mengawasi
Tak Ada Ampun! Vonis Hukuman Mati Pejabat Korup Meski Kooperatif Bantu Penyelidikan
Rugun Saragih Jadi Sorotan Usai Penggeledahan Rumah Sentul Milik Eks Jampidsus Febrie Ardiansyah
Penggerebekan Besar-Besaran Scam Center di Kamboja, Sekitar 1.100 WNI Ditahan di Fasilitas Imigrasi
Mahfud MD Apresiasi Polri dan Kejagung, Dorong Keduanya Terus Berlomba Membongkar Korupsi
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 4 Agustus 2026 - 00:11 WIB

APBN Terkuras  Gelontorkan Rp101,1 Triliun untuk Program MBG

Minggu, 2 Agustus 2026 - 12:42 WIB

Safari Politik Jokowi ke NTT Dinilai Perkuat Basis PSI, Pengamat Sebut PDIP Masih Jadi Tembok Terberat

Jumat, 31 Juli 2026 - 23:35 WIB

KWP Resmi Laporkan Deddy Sitorus ke MKD DPR, Persoalkan Ucapan ‘Kayak Sirkus’

Senin, 27 Juli 2026 - 15:36 WIB

BGN Tegas : Dapur MBG Yang Gunakan Barang Subsidi Akan Ditutup ,Masyarakat Diminta Mengawasi

Kamis, 16 Juli 2026 - 00:08 WIB

Tak Ada Ampun! Vonis Hukuman Mati Pejabat Korup Meski Kooperatif Bantu Penyelidikan

Berita Terbaru