Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi membatasi perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah efisiensi energi dan pengelolaan anggaran di tengahPemerintah Batasi Perjalanan Dinas ASN hingga 70 Persen, BerlakuPemerintah Batasi Perjalanan Dinas ASN hingga 70 Persen, Berlaku Mulai 1 April 2026 Mulai 1 April 2026 dinamika global.
Kebijakan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers terkait mitigasi risiko ekonomi global, Selasa (31/3/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Airlangga menjelaskan, pembatasan perjalanan dinas dilakukan secara signifikan, yakni hingga 50 persen untuk perjalanan dalam negeri dan hingga 70 persen untuk perjalanan luar negeri.
“Efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50 persen, dan luar negeri hingga 70 persen,” ujar Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga melakukan langkah strategis berupa prioritisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga. Anggaran dari pos yang dinilai kurang prioritas, termasuk perjalanan dinas, akan dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
Airlangga mengungkapkan, potensi anggaran yang dapat dioptimalkan melalui kebijakan ini berkisar antara Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menetapkan kebijakan work from home (WFH) bagi ASN selama satu hari dalam seminggu, yakni setiap hari Jumat. Aturan ini akan diberlakukan di instansi pusat maupun daerah melalui Surat Edaran Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri.
“Penerapan WFH bagi ASN di pusat dan daerah dilakukan satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap Jumat,” jelasnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk kebutuhan operasional dan kendaraan listrik. ASN juga didorong untuk lebih memanfaatkan transportasi publik guna meningkatkan efisiensi mobilitas.
Meski demikian, kebijakan WFH tidak berlaku untuk sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan sektor strategis. Di antaranya meliputi sektor kesehatan, keamanan, kebersihan, industri, energi, air, pangan, perdagangan, transportasi, logistik, hingga keuangan.
Di bidang pendidikan, pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung secara tatap muka penuh.
“Sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara luring atau tatap muka normal lima hari dalam seminggu,” kata Airlangga.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler di sekolah tidak dibatasi. Sementara itu, untuk perguruan tinggi, penerapan kebijakan akan menyesuaikan dengan Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Pemerintah menyatakan seluruh kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 April 2026.
(sc.cnn indonesia)
