Jakarta, 26 Maret 2026 — Wacana penerapan sekolah daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari kebijakan efisiensi energi menuai kritik dari anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu.
Adian menilai kebijakan tersebut tidak sinkron, terutama jika siswa tetap diwajibkan datang ke sekolah untuk mengambil program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kondisi ini justru bertentangan dengan tujuan utama penghematan bahan bakar minyak (BBM).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sekolah online, alasannya biar hemat BBM. Anehnya masih diminta ke sekolah buat ambil MBG. Ini yang aneh,” ujar Adian, dikutip dari pernyataannya di media sosial, Selasa (24/3/2026).
Ia mempertanyakan logika kebijakan tersebut, karena mobilitas siswa dinilai tetap terjadi meskipun proses belajar dilakukan secara daring. Hal ini dianggap tidak efektif dalam menekan penggunaan BBM sebagaimana tujuan awal kebijakan.
Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi energi masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final.
Menurut Pratikno, langkah penghematan energi harus disusun secara matang dan berbasis data, agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, termasuk di sektor pendidikan.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik. Dalam implementasinya, metode PJJ akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran.
Untuk mata pelajaran yang membutuhkan praktik langsung, pemerintah tetap membuka kemungkinan pembelajaran dilakukan secara tatap muka di sekolah.
Selain itu, pemerintah tengah mengkaji sejumlah aspek penting lainnya, seperti mekanisme distribusi program MBG serta pembiayaan akses internet bagi siswa apabila kebijakan PJJ diterapkan.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif,” tambahnya.
Wacana efisiensi energi ini direncanakan mulai berlaku pada April 2026, seiring meningkatnya tekanan global terhadap pasokan energi. Sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara bahkan telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa.
Di Filipina, misalnya, kantor pemerintahan mulai memberlakukan sistem kerja empat hari dalam sepekan. Sementara di Thailand dan Vietnam, pegawai didorong untuk bekerja dari rumah guna menekan konsumsi energi. Myanmar juga menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan secara bergantian.
Meski demikian, kebijakan di Indonesia masih dalam tahap kajian dan mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak menimbulkan kontradiksi di lapangan, seperti yang disoroti oleh Adian.
Sejumlah kalangan menilai, sinkronisasi antarprogram menjadi hal krusial agar kebijakan efisiensi energi tidak justru menimbulkan beban baru bagi masyarakat, khususnya siswa dan orang tua.
Sc; berbagai sumber
