JAKARTA — Pemadaman listrik massal (blackout) yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera kembali memicu kritik terhadap kinerja manajemen PT PLN (Persero). Sejumlah pihak mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pimpinan perusahaan, termasuk Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.
Gangguan kelistrikan yang berdampak pada aktivitas masyarakat dan sektor usaha di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu hingga Lampung disebut menimbulkan kerugian ekonomi bagi warga dan pelaku usaha.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan terbaru datang dari Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah). Ketua Umum organisasi tersebut, Edison Tamba, meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan PLN menyusul insiden blackout yang terjadi.
“PLN perlu bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat. Evaluasi terhadap pimpinan perusahaan harus dilakukan secara terbuka,” ujar Edison di Jakarta, Minggu (24/5/2026).
Menurutnya, masyarakat terdampak blackout, termasuk pelaku UMKM, pedagang, hingga sektor industri kecil, berhak memperoleh perhatian dan mekanisme kompensasi sesuai aturan yang berlaku apabila terbukti mengalami kerugian akibat gangguan layanan.
Selain menyoroti insiden pemadaman, Edison juga menyinggung beredarnya informasi mengenai kondisi keuangan PLN tahun 2025. Namun, klaim terkait kerugian maupun keuntungan perusahaan tersebut belum disertai penjelasan resmi dalam konteks pernyataannya dan perlu dikonfirmasi kepada pihak PLN maupun laporan keuangan yang dipublikasikan.
Hingga berita ini diperbarui, pihak PLN sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf atas gangguan kelistrikan serta melakukan upaya pemulihan sistem di wilayah terdampak. Perusahaan juga menyatakan investigasi penyebab blackout terus dilakukan.
Insiden blackout besar di Sumatera belakangan menjadi perhatian publik karena berdampak pada aktivitas rumah tangga, layanan usaha, penyimpanan produk pangan, hingga operasional industri.
Pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keandalan sistem kelistrikan nasional guna mencegah gangguan serupa terulang kembali.
Editor: Redaksi /berbagai sumber.
