Kemenhan Rekrut 30 Ribu Sarjana untuk Kelola 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih

- Penulis

Senin, 16 Maret 2026 - 12:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Jakarta

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan) berencana merekrut sekitar 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) guna mendukung pengelolaan program Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Program ambisius ini ditujukan untuk mengelola sekitar 80 ribu koperasi desa yang ditargetkan mulai beroperasi secara bertahap pada Agustus 2026. Kehadiran para sarjana tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola, profesionalisme, serta keberlanjutan koperasi desa sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.

Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, menyampaikan bahwa proses perekrutan dan pelatihan akan melibatkan sejumlah lembaga negara. Di antaranya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang turut berperan dalam membentuk kapasitas dan kedisiplinan para calon pengelola.

“Sekitar 30 ribu tenaga pengawak akan direkrut dan dilatih melalui kolaborasi lintas lembaga untuk memastikan kesiapan mereka dalam menjalankan program ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Informasi dan Humas Sekretariat Kemenhan, Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa program SPPI terbuka bagi masyarakat umum. Lulusan sarjana hingga magister dari berbagai disiplin ilmu dipersilakan untuk mendaftar.

Menurutnya, para peserta akan melalui tahapan seleksi ketat serta pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemenhan. Kandidat yang lolos nantinya akan ditempatkan sebagai manajer di Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di berbagai daerah.

“Para peserta yang lulus akan menjadi penggerak utama dalam pengelolaan koperasi desa, dengan peran strategis sebagai pemimpin di tingkat lokal,” jelas Rico.

Ia menambahkan, proses pendaftaran direncanakan mulai dibuka pada Juni 2026. Saat ini, program tersebut masih dalam tahap koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus pematangan teknis pelaksanaan di lapangan.

Program ini diharapkan menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa serta menciptakan peluang kerja bagi tenaga terdidik di seluruh Indonesia.

Sumber: KemenHan,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel elangcybernusantaratv.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Geram Dituding Biayai Isu Ijazah Jokowi,JK Laporkan Rismon ke Bareskrim
Momentum Paskah Kejaksaan Agung RI Tekankan Kasih dan Pengorbanan Dalam Pengabdian
Dari Dakwaan ke Vonis Bebas,Kasus Amsal Sitepu Tamparan Keras untuk Kejaksaan
Anggota Komisi III DPR RI Minta Kajari Karo Dicopot Terkait Kasus Amsal Sitepu
Pemerintah Batasi Perjalanan Dinas ASN hingga 70 Persen, Berlaku Mulai 1 April 2026
Lawan Rentenir KopDes Tawarkan Pinjaman Bunga 6% Per Tahun
Isu Pengurangan PPPK karena Efisiensi Negara, Begini Penjelasan Tegas BKN
Airlangga Segera Umumkan Kebijakan WFH ASN Setiap Jumat, Fokus Tekan Konsumsi BBM
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 5 April 2026 - 23:59 WIB

Geram Dituding Biayai Isu Ijazah Jokowi,JK Laporkan Rismon ke Bareskrim

Sabtu, 4 April 2026 - 00:21 WIB

Dari Dakwaan ke Vonis Bebas,Kasus Amsal Sitepu Tamparan Keras untuk Kejaksaan

Jumat, 3 April 2026 - 02:15 WIB

Anggota Komisi III DPR RI Minta Kajari Karo Dicopot Terkait Kasus Amsal Sitepu

Rabu, 1 April 2026 - 12:40 WIB

Pemerintah Batasi Perjalanan Dinas ASN hingga 70 Persen, Berlaku Mulai 1 April 2026

Selasa, 31 Maret 2026 - 12:26 WIB

Lawan Rentenir KopDes Tawarkan Pinjaman Bunga 6% Per Tahun

Berita Terbaru