JAKARTA- Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa terkait berbagai kebijakan pemerintah akan menjadi perhatian dalam pembahasan di DPR. Selain menyuarakan penolakan terhadap perluasan peran TNI dan Polri di ranah sipil, mahasiswa juga mendesak evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Merah Putih (KMP).
Menurut Hasto, Fraksi PDI-P akan membawa berbagai aspirasi tersebut ke rapat-rapat komisi terkait di DPR RI agar mendapat pembahasan secara serius dan terbuka.
“Tidak hanya penolakan terhadap perluasan peran TNI dan Polri, Fraksi PDI-P juga akan menyuarakan aspirasi-aspirasi lain dari mahasiswa dalam rapat komisi-komisi yang terkait di DPR RI,” ujar Hasto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas terhadap kritik dan masukan masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Menurutnya, sikap terbuka terhadap kritik merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang demokratis.
“Kekuasaan yang baik itu yang mendengarkan suara-suara kritis meskipun itu terasa pahit,” kata Hasto.
Gelombang aksi mahasiswa dalam beberapa pekan terakhir memang tidak hanya menyoroti isu perluasan peran aparat keamanan, tetapi juga menuntut evaluasi terhadap sejumlah program prioritas pemerintah seperti MBG dan Koperasi Merah Putih. Beberapa kelompok mahasiswa bahkan meminta audit, peninjauan ulang, hingga penghentian sementara program-program tersebut untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Dengan meningkatnya tekanan publik dan demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah, pembahasan mengenai MBG, Koperasi Merah Putih, serta isu supremasi sipil diperkirakan akan menjadi salah satu agenda penting dalam rapat-rapat DPR dalam waktu dekat.
(Red/sc:kompas.com)
