SURABAYA – Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (17/6/2026). Massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Jawa Timur itu menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kondisi ekonomi nasional dan sejumlah kebijakan pemerintah.
Berdasarkan pantauan di lokasi, sekitar 1.500 mahasiswa mengenakan almamater kampus masing-masing sambil membawa bendera organisasi, poster, dan spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah. Beberapa poster memuat pesan satir yang menjadi perhatian peserta aksi maupun pengguna jalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Secara bergantian, para orator menyampaikan aspirasi dari atas mobil komando. Mereka menyoroti berbagai persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, mulai dari program sosial pemerintah hingga kondisi ekonomi nasional.
Koordinator lapangan aksi yang juga Presiden BEM Universitas Airlangga (Unair), Rizki Senja, mengatakan mahasiswa hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait berbagai kebijakan yang dinilai perlu dievaluasi.
“Hari ini kami membawa suara dan keresahan masyarakat atas kondisi yang kami nilai sedang menghadapi berbagai tantangan. Kami meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program yang menjadi sorotan publik,” ujar Rizki di sela aksi.
Salah satu tuntutan utama yang disampaikan massa adalah evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut mahasiswa, program tersebut perlu ditinjau kembali menyusul berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya di lapangan.
Mahasiswa menilai masih terdapat sejumlah kendala, mulai dari distribusi yang dianggap belum merata, laporan kasus keracunan makanan di beberapa daerah, hingga dugaan penyimpangan yang perlu ditindaklanjuti secara transparan oleh aparat penegak hukum.
Selain MBG, massa aksi juga meminta pemerintah mengevaluasi Program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai perlu pengawasan lebih ketat agar tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara optimal.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut menyoroti pengesahan revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Mereka menilai pemerintah dan DPR seharusnya lebih memprioritaskan penyelesaian persoalan ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM).
Melalui aksi yang berlangsung damai tersebut, para mahasiswa berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat serta memperhatikan berbagai masukan yang disampaikan kalangan akademisi dan kelompok sipil.
Aksi di depan Grahadi mendapat pengawalan aparat keamanan dan berlangsung tertib hingga sore hari. Massa kemudian membubarkan diri secara bertahap setelah menyampaikan seluruh tuntutan dan pernyataan sikap mereka kepada pemerintah.
(Red/sc tribun news)
