PATI – Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) kembali bergerak menuju Jakarta untuk mengikuti aksi di depan Gedung DPR RI. Sebanyak empat bus diberangkatkan dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Minggu (23/8/2026) malam.
Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, memimpin rombongan yang berangkat dari kawasan Kaliampo, Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Pati. Keberangkatan tersebut dilakukan untuk memperkuat barisan massa yang dijadwalkan mengikuti aksi pada 27 Agustus 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Empat bus yang disiapkan masing-masing memiliki kapasitas sekitar 28 penumpang. Rombongan membawa sejumlah aspirasi, di antaranya mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta memperkuat pemberantasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
“Semalam kami pulang dari Jakarta ke Pati karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Malam ini kami kembali lagi ke Jakarta untuk melanjutkan persiapan dan aksi di depan DPR RI,” kata Botok.
Bolak-Balik Pati-Jakarta
Pergerakan AMPB menuju Jakarta sebenarnya telah berlangsung sejak beberapa hari sebelumnya. Perwakilan massa tiba di Jakarta pada Jumat (21/8/2026) setelah menempuh perjalanan darat menggunakan kendaraan pribadi.
Namun, rombongan kemudian kembali ke Pati pada Sabtu (22/8/2026) malam untuk menyelesaikan agenda internal sekaligus mempersiapkan kebutuhan logistik dan menambah jumlah peserta aksi.
Sehari kemudian, massa kembali diberangkatkan menuju Jakarta. Kepulangan sementara tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat konsolidasi sebelum kembali berkumpul di ibu kota.
Setibanya di Jakarta, AMPB dijadwalkan melakukan konsolidasi dengan Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB). Sejumlah agenda, seperti aksi simpatik, sosialisasi, dan penggalangan dukungan publik, juga dipersiapkan menjelang aksi pada 27 Agustus.
Tokoh Masyarakat Imbau Aksi Tetap Tertib
Rencana keberangkatan massa AMPB ke Jakarta turut menjadi perhatian masyarakat Pati. Aspirasi utama yang akan disuarakan adalah desakan kepada DPR RI agar mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di Pati mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib, santun, dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya.
Ketua DPC HNSI Kabupaten Pati, Rasmijan, mengajak organisasi kemasyarakatan di Pati mengedepankan etika serta komunikasi yang sehat dalam menyampaikan aspirasi.
Menurutnya, organisasi masyarakat memiliki peran penting sebagai wadah penyampaian aspirasi dan perjuangan kepentingan bersama. Namun, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Setiap organisasi tentu memiliki kepentingan dan aspirasi masing-masing. Namun, dalam menyampaikannya harus tetap mengedepankan etika, kesantunan, dan menghormati aturan yang berlaku,” ujar Rasmijan.
Imbauan serupa disampaikan tokoh masyarakat asal Kecamatan Dukuhseti, Mundirun. Ia meminta warga Pati yang berencana mengikuti aksi pada 27 Agustus tetap menjunjung tinggi kesopanan, etika, dan unggah-ungguh.
Menurut Mundirun, menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Namun, hak tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan ketertiban umum serta hak masyarakat lainnya.
“Dalam menyampaikan pendapat, mari kita kedepankan kesopanan, etika dan unggah-ungguh. Aspirasi bisa disampaikan dengan tegas, tetapi tetap menggunakan cara yang santun dan tidak memprovokasi,” katanya.
Ia juga mengingatkan peserta aksi agar menghormati masyarakat, petugas keamanan, serta pihak lain yang berada di sekitar lokasi demonstrasi.
Dengan keberangkatan kembali massa AMPB ke Jakarta, persiapan menuju aksi 27 Agustus 2026 kini memasuki tahap konsolidasi. Aspirasi mengenai percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu isu utama yang akan dibawa dalam aksi tersebut.
(Red/sc liputan 6)
